Duh! Diduga Pungli Sertifikat Prona Berjamaah di Kecamatan Raman Utara

Ilustrasi
Lampung Timur | Metropublik.com  - Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dari kementerian Agaria, Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri tentang ketentuan batas penarikan biaya pembuatan Sertifikat Prona untuk wilayah IV salah satu nya Provinsi Lampung,diduga  tidak berjalan sesuai rencana,Rabu  (06/12/2017).

Di saat pemerintah sedang gencar gencar nya memerangi pungli, masih ada saja oknum nakal yang tidak mengindahkan aturan aturan tersebut. Padahal Presiden Joko Widodo mengatakan, "Meskipun cuma 1.000 (seribu rupiah) apabila terbukti, harus di tindak tegas".

Begitulah kejadian di kabupaten Lampung Timur,diduga ada oknum yang tidak mengindahkan SKB tersebut. Seperti hal nya 10 (sepuluh)  Desa dari 11 (sebelas) desa yang ada di Kecamatan Raman Utara, yang di duga melakukan pungli berjemaah pembuatan prona, yang di komando oleh oknum Ketua Forum Kepala Desa berinisial “M”.

Kepada metropublik.com ,warga yang enggan menyebutkan namanya mengatakan,dirinya dipungut biaya rp.2.000.000,- untuk 4 Sertifikat,” "ia mas, saya buat 4 (empat) Sertifikat, jumlah biaya nya 2.000.000.,(dua juta rupiah),”keluh Sumber warga Desa Ratna Daya.

Di tempat terpisah, Murtado.,SE,dari Lembaga Analisis Transparansi Independen (LANTAI) Menuturkan berdasarkan investigasi di lapangan menuturkan," kepala Desa berinisial H. MN mengakui bahwa ada nya pungutan sebesar 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) /bidang, dan pembayaran nya 50 %, sisa nya setelah Sertifikat di terima". Tutup murtado.

Sampai dengan berita ini di turunkan Bapak “M” selaku Ketua Forum Kepala Desa ,Kecamatan Raman Utara belum bisa di temui dengan alasan tidak ada di tempat. (Denny)
Advertisement
 
close button
Back to top
Situs ini menggunakan cookies untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs kami Kebijakan Kami
Got It!