HEADLINE NEWS

Pemerintahan Jokowi Dianggap Tidak Mampu Menjalankan UUD 1945

Prof.DR.Muchtar b Pakpahan,SH dalam acara diskusi publik
Medan | Metropublik.com - Ketua Umum SBSI Pusat Prof.DR.Muchtar B Pakpahan,SH menganggap pemerintahan Presiden Jokowi tidak mampu menjalankan UUD 1945.Hal ini disampaikannya pada acara diskusi publik dengan tema Penyalahgunaan Kekuasaan Pemerintahan daerah, yang diadakan Rumah Konstitusi Indonesia pada Rabu (13/12/2017) di Aula Amaliun Food Court,Medan.

Acara ini selain dihadiri Prof.DR.Muchtar Pakpahan,SH,turut juga hadir Joharis Lubis,Koordinator Gerbrak Saharuddin dan para aktivis kota Medan.Acara dibuka oleh moderator Amir Hamdani Nasution,SHI,MH.

Dalam dikusi publik ini,Prof.DR.Muchtar B Pakpahan,SH memaparkan tentang kinerja pemerintahan." Awal kerusakan negara ini dimulai dari kepalsuan Supersemar yang membuat lengsernya Presiden Sukarno dan digantikan Presiden Suharto.Sebab dari itulah hingga saat ini sangat sulit untuk memperbaiki negara ini.Mulai adanya perubahan saat Megawati memimpin negara ini dengan hasil dari reformasi " paparnya.

Menanggapi tentang pemerintahan Presiden Jokowi,Ketua umum SBSI Pusat ini mengatakan masih jauh dari perbaikan." Kalau kita kaji pemerintahan Presiden Jokowi,masih sangat jauh dari kemajuan.Kita jangan memandangnya dari perbaikan infrastruktur,karena Presiden itu disumpah untuk menjalankan UUD 1945.Presiden Jokowi belum mampu menjalankan UUD 1945 seperti yang terdapat di pasal 1 ayat 3 dan pasal 27.Dimana yang seharusnya memperbanyak lapangan pekerjaan,ini malah menambah pengangguran.Hal ini terlihat dari bertambahnya pengangguran dari 7,1 % masa SBY,sekarang menjadi 7,2 %  dari data BPS " ungkap Muchtar.

Sementara di pasal 27 jelas tertulis setiap warga negara sama kedudukannya dimata hukum dan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.Tapi kenyataannya sampai saat ini masih banyak yang tidak tersentuh oleh hukum.Semakin banyaknya pengangguran dan rakyat miskin,semakin memperlihatkan ketidak mampuan pemerintahan Presiden Jokowi dalam menjalankan amanat UUD 1945.

Dalam diskusi ini,Kordinator Gerbrak Saharuddin juga meminta pandangan Prof.DR.Muchtar B Pakpahan,SH tentang kasus sengketa izin Podomoro dan sudah ada putusan dari Mahkamah Agung ( MA ) yang seharusnya pekerjaan dihentikan.Sementara sampai saat ini Walikota Medan Tengku Dzulmi Eldin belum juga menjalankan putusan tersebut.

Prof.DR.Muchtar B Pakpahan,SH mengatakan dalam masalah ini,Walikota bisa dipidanakan karena tidak menjalankan putusan dari Mahkamah Agung." Walikota bisa dipidanakan kalau tidak menjalankan putusan dari Mahkamah Agung.walaupun pihak terkait masih mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan itu " jelasnya.( indra )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *