Menu Close Menu

KPK Menilai Mahar Politik Pilkada 2018 Akan Merusak Proses Demokrasi

Sabtu, 13 Januari 2018 | 08:58 WIB
Jakarta | Metropublik.com – Menjelang Pilkada serentak 2018 ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menilai adanya merusak proses demokrasi. Pasalnya pada saat pemilihan kepala daerah panas-panasnya suhu Politik dengan menggunakan istilah Mahar.Dengan itu KPK berharap agar dijalankan dengan semangat  anti korupsi

"Proses pilkada ini adalah proses demokrasi. Ini harus dijalankan dengan berintegritas dan antikorupsi. Kalau kemudian proses ada mahar politik atau politik uang, itu akan mencederai proses demokrasi itu sendiri," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Dilansir detik.com ,Sabtu (13/1/2018) Kabiro KPK Febri mengatakan ada menangani 92 kasus korepsi yang dimana melibatkan 78 kepala Daerah. Dengan itu,dirinya berharap agar Pilkada depan ini berjalan dengan sukses dan bebas dari korupsi.

"Ini risiko buruk ke depan. Kalau biaya politik masih mahal, tentu saja kepala daerah akan berisiko melakukan korupsi kembali. Kami sudah cukup banyak menangani kasus kepala daerah, ada 78 orang proses di 92 kasus," ucap Febri.

"Kita berharap, kalau pilkada dijalankan dengan benar, akan meminimalkan korupsi nantinya," imbuh dia.

Disinggung ,apakah KPK akan menindak tegas adanya mahar politik di Pilkada Serentak 2018, dirinya mengatakan KPK punya wewenang untuk menyelidiki jika Harga poltik diberikan oleh pejabat penyelenggara.

"Tindakan KPK tentu sesuai kewenangan subjeknya penyelenggara atau nggak," ucap Febri.

Diketahui, KPU sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2018.

Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada. Tiga provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. (Sumber : Detik.com)
Loading...

Komentar