Menu Close Menu

Pemko Siantar Gelar Asesmen Pejabat Eselon II Uji Kompetensi

Selasa, 04 September 2018 | 08:56 WIB
P.Siantar - Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar menggelar asesmen untuk puluhan pejabat Eselon II. Ini sebagai pertimbangan kepala daerah dalam penempatan pejabat sesuai susunan organisasi tata kerja (STOK) dengan kompetensi dan kualifikasi yang tepat.

Wakil Wali Kota Siantar, Togar Sitorus mengatakan, proses uji kelayakan pejabat ini dilakukan mulai hari ini tanggal (3/9/) hingga 7 September 2018.

"Kami harapkan, hasil dari tes ini akan memberikan gambaran secara riil mengenai sumberdaya pejabat yang ada di Pemko Siantar, sehingga penempatan nanti akan tepat," terangnya ke metropublik.com, di ruang data Jalan Merdeka No.6, Kota Siantar, Senin (01/09/2018).

Lanjut Togar mengatakan, Mutasi hanya diikuti oleh JPT setara yang sedang memangku jabatan. Pejabat eselon II yang mengikuti sebanyak 24 peserta.

"Ada 2 Pejabat yang tidak mengikuti asesmen, seperti Kepala BKD, Zainal Siahaan tidak mengikuti dikarenakan sedang mengikuti diklatpim. Satu lagi Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tuahman Saragih tidak mengikuti dikarenakan Opname, sekarang berada dirumah sakit. Pejabat yang melaksanakan asesmen tadi berjumlah 22 peserta dan diuji oleh tim asesor yang di ketuai Prof.Irmawati, Psikolog dari Universitas Sumatera utara Medan," Ujarnya.

Menurutnya, uji kelayakan ini merupakan dampak dari STOK baru, sehingga ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipecah dan digabungkan. Kondisi tersebut dinilai sangat memungkinkan sekali untuk menempatkan pejabat yang sesuai dengan kualifikasi serta kemampuan.

"Dalam penempatan sesorang PNS itu dalam jabatan sesuai dengan kopetensi dan kualifikasinya sehingga roda organisasinya akan berjalan dengan baik, agar pemerintahan kota Siantar semakin mantap maju dan jaya," Tegasnya.

Togar menambahkan, Sesuai hasil dari tim asesor itu nanti, untuk rotasi, mutasi dan bertukar jabatan. Juga kemungkinkan tidak lagi mempunyai jabatan.

"Untuk pengisian penjabat ini nantinya harus menggunakan sistem lelang jabatan. Terkait lelang tersebut kami sudah melakukan pengumpulan persyaratan yang deperlukan, namun menunggu kebijakan Wali Kota seperti apa," imbuhnya.

Kata dia, Pejabat yang kalah tidak boleh mengikuti proses lelang jabatan yang sama.(Rizal Siregar).
Loading...

Komentar